BPS Sumbawa Mendapat Penghargaan dari KPPN

Salah satu sasaran pembangunan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2000 adalah tercapainya birokrasi yang bersih dan akuntabel.  Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai instansi yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan, salah satu fungsinya adalah melayani setiap instansi pemerintahan dalam melakukan pembayaran. Dalam memberikan pelayanan tersebut KPPN juga melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Satker yang berada dalam wilayah kerjanya. Satker BPS Kabupaten Sumbawa berada dalam naungan KPPN Sumbawa Besar.

Bertepatan dengan penyerahan DIPA Tahun Anggara 2017, pada hari Rabu 21 Desember 2016, KPPN Sumbawa Besar memberikan penghargaan kepada Satker yang memiliki kinerja terbaik dalam Capaian Serapan Anggaran dan Kecepatan Pertanggung Jawaban Bendahara.  Dari ke 2 jenis penghargaan tersebut, BPS Sumbawa mendapatkan penghargaan ke 4 sebagai Satker dengan penyerapan anggaran tertinggi tahun 2016.

Menurut Kepala BPS Sumbawa penghargaan tersebut harus harus disikapi dengan positif, yakni dengan tidak mengesampingkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.  Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pengelola anggaran (KPA, PPK, dan Bendahara) untuk terus meningkatkan kinerjanya dan bahkan pada tahun 2017 juga diharapkan mendapatkan predikat sebagai Satker yang memiliki Bendahara dengan pertanggungjawaban LPJ yang cepat dan akurat.  Untuk mewujudkan itu perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua unsur tidak saja dari unsur pelaksana kegiatan administrasi, tetapi juga dari unsur pelaksana teknis. 

By : A. Hamid, Kasubag Tata Usaha BPS Sumbawa